Kaidah beracara di pengadilan hi disampaikan pada

KAIDAH BERACARA DI PENGADILAN HI

• Disampaikan pada :

• ADVOKASI TERAPAN II –

• FSPMI & ACILS

Kedudukan PT & CV

• Kedudukan PT & CV

• Kuasa Hukum / Surat Kuasa

• Gugatan

• Jawaban Gugatan

• Replik / Duplik

• Pembuktian

• Kesimpulan & Putusan

• Gugatan Verzet

Persona Standi in Judicio adalah badan hukum yang berkuasa mutlak didepan Pengadilan (full Authorized), syarat :

• Persona Standi in Judicio adalah badan hukum yang berkuasa mutlak didepan Pengadilan (full Authorized), syarat :

• a. Adanya Pengesahan dari Menteri Kehakiman

• -Psl 38 KUHD : PT dapat bertindak sebagai badan hukum

• (legal enity), harus disahkan + didaftarkan + diumumkan

• dalam majalah resmi.

• -Psl 39 KUHD : Selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus

• bertanggung jawab secara pribadi thd Pihak KETIGA atas

• tindakan hukum yang mereka lakukan.

• b. Jika sudah ada Pengesahan dari Menteri yang memiliki legitimasi badan hukum jika bertindak sebagai TERGUGAT adalah Perseroan itu sendiri (PT tersebut).

• c. Yang berhak bertindak mewakili didepan Pengadilan adl DIREKSI

II. Cabang (perwakilan) dapat bertindak sebagai PIHAK tanpa kuasa khusus dari Direksi Kantor Pusat

• II. Cabang (perwakilan) dapat bertindak sebagai PIHAK tanpa kuasa khusus dari Direksi Kantor Pusat

• Berdasar Putusan MA No. 3562 K/Pdt/1984

Psl 16 & 17 KUHD : Persekutuan Firma adh perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, masing-masing pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

• Psl 16 & 17 KUHD : Persekutuan Firma adh perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, masing-masing pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng.

• Putusan MA No. 879 K/Sip/1974 : CV belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus

Pasal 87 : Serikat  pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya

• Pasal 87 : Serikat  pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya

• Penjelasan : yang dimaksud dengan SP/SB adl meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kab/kota, tingkat prop & pusat baik SP/SB, anggota federasi, maupun konfederasi.

• Pemberian Kuasa :suatu persetujuan yang mana seorang / beberapa orang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (KUH Perdata Pasal 1792);

• Surat Kuasa : persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain sebagai penerima kuasa

1. APINDO & SP/SB :

• 1. APINDO & SP/SB :

• - Surat Tugas (SK, Surat Penunjukkan)

• - Surat Kuasa Khusus

• - Kartu Anggota

• - Akta Pendirian Perusahaan

• - (P/T or prinsipal  Kartu Anggota)

• 2. HRD : - Kuasa Insidentil (Izin Ketua PHI)

• - Tanda Karyawan HRD

• - Akta Pendirian Perusahaan (untuk melihat ke-absahan

• Pemberi Kuasa)

• 4. Advokad : - Surat Kuasa Khusus

• - Akta Pendirian Perusahaan

• - Kartu Anggota Advokad yang masih berlaku

Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis

• Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis

• Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima kuasa

• Dapat dibuat dibawah tangan atau autentik (dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang)

• Menyebutkan identitas para pihak berperkara

• Menegaskan objek kasus yang diperkarakan

• Diberi materai cukup

• Tiap halaman di paraf kedua belah pihak

• Menyebutkan no perkara

SYARAT-SYARAT GUGATAN BERISIKAN ASPEK-ASPEK SBB :

• IDENTITAS (PERSONA STATUTE) PARA PIHAK BERPERKARA

• DUDUK PERKARANYA - OBJEK PERKARA - FAKTA-FAKTA HUKUM - KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT - PENGURAIAN KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT

• TUNTUTAN ATAU PETITUM/ PETITION

SYARAT FORMAL SURAT GUGATAN :

• TEMPAT DAN TANGGAL, BULAN SERTA TAHUN SURAT GUGATAN TERSEBUT DIBUAT OLEH PENGGUGAT ATAU KUASANYA

• PENYEBUTAN SECARA JELAS DAN LENGKAP IDENTITAS PARA PIHAK YANG BERPEKARA

• SURAT GUGATAN TERSEBUT DIMATERAI

• SURAT GUGATAN DITANDATANGANI

CARA DAN TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN

• LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN - TEKNIK MEMPELAJARI OBJEK SENGKETA * KECERMATAN DAN KETELITIAN TERHADAP EKSITENSI OBJEK SENGKETA BAIK FORMAL MAUPUN MATERIAL * KOMPETENSI DIMANA SURAT GUGATAN DIAJUKAN * KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YURISPRUDENSI, SEMA DAN PERMA RI - KELENGKAPAN FORMAL SURAT GUGATAN - KELENGKAPAN MATERIAL SURAT GUGATAN

• FUNDAMENTUM PETENDI/ POSITA/ DALIL GUGATAN

• PETITUM/ TUNTUTAN

• BENTUK, FORMAT DAN PENGERTIAN SURAT GUGATAN

GUGATAN

• ISI GUGATAN - Identitas Penggugat - Indentitas Tergugat - Posita/ positum - Petita/ petitum

• POSITA/ POSITUM adalah duduk perkara atau duduk persoalan serta hubungan-hubungan hukum yang menimbulkan perkara gugatan

• PETITA/ PETITUM adalah tuntutan yang diminta untuk diputuskan oleh Hakim

POSITA/ POSITUM

• Posita adalah dasar gugatan yang memuat tentang hubungan hukum antara pihak yang berperkara (Penggugat + Tergugat )

• Memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa mengenai duduk perkara serta tentang adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang menjadi dasar yuridis suatu gugatan - Sebab-sebab dan peristiwa hukum yang terjadi - Disebutkan dengan jelas perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku - Memohon sita jaminan agar putusan tidak hampa

PETITA/ PETITUM

• PETITUM adalah hal-hal yang dimohonkan/ dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan

• Harus dirumuskan dengan jelas dan tegas hal-hal yang dimohonkan, misalnya :

• Mengabulkan gugatan Penggugat

• Menyatakan ……………………………..

• Menetapkan ……………………………..

• Menghukum Tergugat untuk ……………………

• Memerintahkan Tergugat untuk ………………

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

• ATAU APABILA PENGADILAN BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

JAWABAN GUGATAN

• 1. EKSEPSI/ TANGKISAN

• EKSEPSI PROSESUIL (PROCESUEEL) - EKSEPSI DEKLINATOR (DECLINATOIR EXEPTIE) - EKSEPSI LITISPETENDI - EKSEPSI INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK - EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM - EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (DISQUALIFICATOIRE EXEPTIE)

• EKSEPSI MATERIAL (MATERIALE EXEPTIE) - EKSEPSI DILATOIR (DILATOIR EXEPTIE) - EKSEPSI PEREMTOIR (PEREMTOIR EXEPTIE)

JAWABAN GUGATAN

• 2. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) DAN GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

• MENYANGKUT SURAT GUGATAN PENGGUGAT/ PARA PENGGUGAT ATAU KUASANYA

• MENGAKUI/ MEMBENARKAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT/ PARA PENGGUGAT ATAU KUASANYA

• MENGEMUKAKAN FAKTA-FAKTA BARU

• GUGATAN REKONVENSI DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN JAWABAN

• GUGATAN KONVENSI MAUPUN REKONVENSI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM SATU PUTUSAN

• TUJUANNYA BERSIFAT PRAKTIS, PENYEDERHANAAN PROSEDUR, MENGHEMAT ONGKOS PERKARA, MEMPERMUDAH PEMERIKSAAN, MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA DAN MENGHINDARKAN PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN

JAWABAN GUGATAN

• 3. PERMOHONAN (PETITUM)

• BERSIFAT TUNGGGAL SEPERTI DALAM KONVENSI MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN SURAT PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD), KEMUDIAN PENGGUGAT DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA PERKARA

• VARIASI YANG DIFORMULASIKAN SEBAGAI : DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) DAN DALAM REKONVENSI

• SECARA SEDERHANA YANG MEMBAGI JAWABAN SECARA : PRIMER MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA DAN DIHUKUM MEMBAYAR BIAYA PERKARA, SERTA SUBSIDER APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX EAQUO ET BONO)

JAWABAN

• Adalah Tanggapan atas gugatan termasuk didalammya Eksepsi yang bukti mengenai Kompetensi Absolut

• Atas gugatan Penggugat, Tergugat dapat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) selambat-lambatnya sebelum pembuktian

• Bagi pihak ketiga dimungkinkan untuk turut menjadi pihak-pihak yang berperkara (intervensi)

ALASAN EKSEPSI/ TANGKISAN

• Melanggar kompetensi - Absolut Yurisdiksi badan-badan Peradilan - Relatif Batas mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukumnya

• Error In Persona contoh : Penggugat tidak cakap melakukan perbuatan hukum

• Obscuur Libel Gugatan kabur atau tidak jelas, misalnya antara posita dengan petita tidak berhubungan

• Nebis In Idem Apabila perkara sudah pernah diajukan sebelumnya kemudian diajukan kembali

• Gugatan Prematur Gugatan masih tertunda karena faktor yang menangguhkan

• Rei Judicate Deductae Perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan belum putus

• Apa yang digugat telah dikesampingkan, dalam hal : - Apa yang digugat sudah dipenuhi oleh Tergugat - Sudah dihapuskan sendiri - Sudah melepaskan diri - Daluarsa

REPLIK

• SECARA ETIMOLOGIS REPLIK BERASAL DARI KATA : “RE” YANG BERARTI KEMBALI DAN “PLIEK” YANG BERARTI MENJAWAB. JADI REPLIK BERARTI MEMBERI JAWABAN KEMBALI (BALASAN) ATAS JAWABAN TERGUGAT/ PARA TERGUGAT ATAU KUASANYA

• BILA ADA GUGATAN BALIK (REKONVENSI) MAKA DALAM REPLIK JUGA DIJAWAB TERHADAP REPLIK KONVENSI

DUPLIK

• SECARA ETIMOLOGIS DUPLIK BERASAL DARI KATA : “DU” YANG BERARTI DUA DAN “PLIEK” YANG BERARTI JAWABAN. JADI DUPLIK MERUPAKAN JAWABAN TERGUGAT/ PARA TERGUGAT ATAU KUASANYA ATAS REPLIK PENGGUGAT/ PARA PENGGUGAT

• APABILA ADA GUGATAN BALIK (REKONVENSI) BERISIKAN DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI DISUSUN BERDASARKAN APA YANG DIBAHAS PENGGUGAT/ PARA PENGGUGAT DALAM REPLIKNYA

PEMBUKTIAN

• BERDASARKAN PEMBUKTIAN SECARA KONVENSIONAL DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU UNTUK MENGAJUKAN ALAT-ALAT BUKTI SEPERTI ALAT BUKTI SURAT, SAKSI DSB.

• UNTUK MEMBANTAH DALIL-DALIL GUGATAN, MAKA KESEMPATAN INI PULA DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT ATAU KUASANYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN PENYANGKALAN TERHADAP ALAT BUKTI PENGGUGAT ATAU KUASANYA

F. PERBUKTIAN

• PADA PERSIDANGAN BERIKUTNYA INI MERUPAKAN GILIRAN TERGUGAT ATAU KUASANYA UNTUK MENGAJUKAN PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIPUNYAINYA DAN JALANNYA PERSIDANGAN IDENTIK DENGAN PERSIDANGAN SEBELUMNYA

• UNTUK MEMBANTAH DALIL-DALIL JAWABANNYA, MAKA KESEMPATAN INI PULA DIBERIKAN KEPADA PENGGUGAT ATAU KUASANYA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN PENYANGKALAN TERHADAP ALAT BUKTI TERGUGAT ATAU KUASANYA

PEMBUKTIAN (Pasal 164 HIR)

• YANG DICARI ADALAH KEBENARAN FORMIL

• BUKTI TERTULIS

• BUKTI SAKSI (-disumpah terlebih dahulu & diberitahu sanksi bila sumpahnya palsu; -bila lebih dari satu, maka yang lain tidak boleh mendengarkan)

• PENGAKUAN

• PERSANGKAAN

• SUMPAH

BUKTI

• YANG DISEBUT BUKTI (Pasal 164 HIR) - BUKTI SURAT - BUKTI SAKSI - PENGAKUAN - PERSANGKAAN - SUMPAH

Siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikan

• Siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikan

• Dalil gugatan kuat jika ada pengakuan dijawaban gugatan / di Duplik / di Kesimpulan

• Bukti harus ditunjukkan aslinya dihadapan Majelis & Pihak, foto copy nya yang diberi materai diberikan ke Majelis

• Bukti yang tidak umum sebaiknya diberi keterangan di LIST pembuktian

• Pertanyaan saksi tidak boleh bersifat menilai, tanyakan apa yang diketahui + dilihat + didengar; tetapi pertanyakan guna menguatkan dalil atau bukti tertulis

KESIMPULAN / CONCLUSIE

• PADA SIDANG INI PARA PIHAK MENGAJUKAN KESIMPULAN ATAU CONCLUSIE DARI HASIL-HASIL SELAMA PERSIDANGAN BERLANGSUNG. PADA DASARNYA SUBSTANSI KESIMPULAN MERUPAKAN HAL YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PARA PIHAK DAN MERUGIKAN PIHAK LAINNYA

• Menyimpulkan hal-hal penting yang terjadi selama proses persidangan sejak gugatan sampai dengan pembuktian

• Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya sendiri-sendiri atas proses persidangan tersebut

PUTUSAN

• Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Hakim ini apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan permohonan permintaan Kasasi (pembatalan) dan pernyataan Kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja :

• Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim ;

• Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

-Devinisi : Gugatan perlawanan oleh Tergugat setelah Majelis Hakim memutuskan Putusan Verstek.

• -Devinisi : Gugatan perlawanan oleh Tergugat setelah Majelis Hakim memutuskan Putusan Verstek.

• -Sidang mulai dari awal, T mengajukan Gugatan dan berganti nama sebagai Pelawan dan P menjadi Terlawan

• -Berkas P yang sudah masuk & berkas Pelawan dinilai keduanya oleh Majelis Hakim

I. Mencari format PREVENTIVE, agar tidak terjadi perselisihan :

• I. Mencari format PREVENTIVE, agar tidak terjadi perselisihan :

• Internal PUK dengan Pengusaha: regular meeting, buletin/Tabloit dll

• Sosialisasi secara periodik, baik oleh Pemerintah ataupun swasta

• II. Mempunyai team Advokasi yang handal, baik secara formal dan informal (persuasif, yang menguasai teknik negoisasi)

• WASSALAAMU’ALAIKUM WR. WB