Penganggaran pelatihan pis-pk masih bersumber dana pusat pada 69 lokus (puskesmas)

Penganggaran pelatihan PIS-PK masih bersumber dana pusat pada 69 lokus (puskesmas)

• Penganggaran pelatihan PIS-PK masih bersumber dana pusat pada 69 lokus (puskesmas)

• Saat ini msh berlangsung diklat PIS-PK terakhir (11) angkatan (sumber dana Pusat 4 angkatan dan 7 Dekon/satker 012).

• Pasca pelatihan; sebagian besar telah melakukan sosialisasi internal dan eksternal (diluar puskesmas lokus)

• Pasca pelatihan ; hanya sebagian kecil telah melakukan pendataan keluarga.

Cakupan pelatihan PIS-PK pada lokus sebanyak 30% (69 Lokus dari 232)

• Cakupan pelatihan PIS-PK pada lokus sebanyak 30% (69 Lokus dari 232)

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia (pendataan)

• Sarana Prasarana masih belum memadai

• Masalah Keuangan : dana operasional kegiatan Kabupaten/kota belum teranggarkan pada APBD 2017

2017; mengusulkan pelatihan PIS-PK, melalui anggaran perubahan APBD Provinsi Kalsel 2017 (proses usulan) untuk 10 angkatan (300 peserta).

• 2017; mengusulkan pelatihan PIS-PK, melalui anggaran perubahan APBD Provinsi Kalsel 2017 (proses usulan) untuk 10 angkatan (300 peserta).

• 2018; mengusulkan pelatihan PIS-PK pada 162 lokus (20 angk= 350 peserta sumber satker 012 & 300 peserta sumber APBD) untuk pencapaian total lokus.

• Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan ; Melibatkan peran institusi pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan pendataan keluarga.

Meningkatkan peran tenaga kesehatan di desa (melalui PTT Provinsi dan kabupaten kota) ; tahun 2017 rekrutmen PTT provinsi sebanyak 238 nakes (Bidan, Perawat, Gizi dan Kesehatan Masyarakat)

• Meningkatkan peran tenaga kesehatan di desa (melalui PTT Provinsi dan kabupaten kota) ; tahun 2017 rekrutmen PTT provinsi sebanyak 238 nakes (Bidan, Perawat, Gizi dan Kesehatan Masyarakat)

• Pemenuhan sarana prasarana puskesmas secara bertahap

• Mengusulkan Alokasi dana APBD Prov/kab/kota melalui anggaran perubahan 2017 dan pengusulan anggaran 2018

• Menggali sumber dana BOK dan Pajak Rokok

• Mengoptimalkan sumber dana desa

• Revitalisasi Posyandu Banua (deklarasi pimpinan daerah, PKK dan lintas sektor)

Melakukan Aktifitas Fisik

• Melakukan Aktifitas Fisik

• Konsumsi Buah dan Sayur

• Memeriksa Kesehatan secara Berkala

SINKRONISASI Program antara PUSAT dengan DAERAH untuk prioritas pembangunan nasional sampai ke level PROVINSI DAN KAB/KOTA.

• SINKRONISASI Program antara PUSAT dengan DAERAH untuk prioritas pembangunan nasional sampai ke level PROVINSI DAN KAB/KOTA.

• Komitmen para pimpinan SKPD; melalui edaran gubernur No.441.7/05/KM/2/Dinkes tgl 29 Mei 2017 identifikasi dan pemetaan peran dan tanggung jawab SKPD dalam Germas

• SK Kadinkes Prov. Kal-Sel pembentukan Pokja Germas dan PIS-PK

• Proses peraturan Gubernur tentang GERMAS di Kalimantan Selatan (penanggung jawab Gubernur)

• Penandatanganan MoU Dinkes Prov dengan Ketua TP.PKK Prov Kal-Sel tentang pelaksanaan PIS-PK dan Germas (hari ini ditanda tangani).

• Implementasi Germas (aktifitas fisik, makan sayur buah dan pemeriksaan dini)

Advokasi dan sosialisasi saat coffe morning minta dukungan lintas sektor (apel pagi, pertemuan dll)

• Advokasi dan sosialisasi saat coffe morning minta dukungan lintas sektor (apel pagi, pertemuan dll)

• Launching (TALA) saat buka bersama termasuk pembagiah buah : edaran bupati tentang germas (launching dulu baru sesuaikan aturan main)

• Menyusun draft forum germas (sudah memasukkan perda tentang germas masih dalam porses koreksi)

• Meningkatkan kesadaran budaya makan ikan kerja sama dengan ketahanan pangan, Pebuatan jamban keluarga utamanya di daerah pengunungan

Kebijakan pemanfaatan dana desa melalui poskesdes sehingga poskesdes bisa memanfaatkan dana desa

• Kebijakan pemanfaatan dana desa melalui poskesdes sehingga poskesdes bisa memanfaatkan dana desa

• Pencanangan bebas asap rokok sekaligus penyerahan hadiah kepada SKPD yang mendukung perdana KTR.

• Membuat cd tentang aktifitas fisik sebelum bekerja.

• Sudah dilakukan edaran ke lintas sektor

• CAR FREE DAY dan menyediakan fasilitas untuk beraktifitas fisik

Kegiatan Germas sebagian besar dilaksanakan masih disektor kesehatan

• Kegiatan Germas sebagian besar dilaksanakan masih disektor kesehatan

• Kegiatan Germas masih belum terintegrasi

• Siapa yang mengevaluasi atas keberhasilan pelaksanaan Germas

• Kegiatan Germas masik belum terstruktur

• Kendala kekhawatiran adanya mutasi atas tenaga kesehatan yang sudah dilatih dan profesional

Mengalang Komitmen dan kerjasama Multi Sektor, akademisi, LSM dunia usaha termasuk swasta dan para pemangku kepentingan di daerah agar akses dan Kualitas Pelayanan merata dengan total coverage

• Mengalang Komitmen dan kerjasama Multi Sektor, akademisi, LSM dunia usaha termasuk swasta dan para pemangku kepentingan di daerah agar akses dan Kualitas Pelayanan merata dengan total coverage

• Mengutamakan kegiatan Promotif dan Preventif dalam pembangunan daerah

• Memperkuat Regulasi, SOTK, manajemen program untuk mendukung PENCAPAIAN SPM melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS

• Memperkuat Sistem Kesehatan Reformasi dan reorientasi Sistem pelayanan Kesehatan Dasar

• Memperkuat Puskesmas dengan memberikan dukungan pembiayaan, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, Pembinaan Manajemen program dan Keuangan

• Memperkuat upaya pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan

MENGINVENTARISIR TARGET 2016 YANG BELUM TERCAPAI (MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU)

• MENGINVENTARISIR TARGET 2016 YANG BELUM TERCAPAI (MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU)

• MENGIDENTIFIKASI permasalahan KESEHATAN SPESIFIK dan permasalahan TERKAIT MANAJEMEN/ADMINISTRASI  TENTUKAN SOLUSI

• MENENTUKAN KEGIATAN YANG BERDAYA UNGKIT TINGGI, EFEKTIF DAN EFISIEN, mampu menanggulangi POKOK PERMASALAHAN, mengembangkan KREATIVITAS dan INOVASI dalam rangka percepatan pencapaian program;

• MENGOPTIMALISASI PERAN (PEMERINTAH –SWASTA) di masing-masing level untuk mendukung prioritas pembangunan kesehatan menuju INDONESIA SEHAT melalui PENDEKATAN KELUARGA DAN GERMAS

• INTEGRASI PROGRAM, dengan melibatkan kabupaten/kota dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi

MENETAPKAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN berdasarkan komponen output kegiatan dengan menyesuaikan pada alokasi anggaran

• MENETAPKAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN berdasarkan komponen output kegiatan dengan menyesuaikan pada alokasi anggaran

• MELAKUKAN PENGAWALAN/PENDAMPINGAN INTENSIF secara berjenjang pada daerah yang menjadi lokus minoritas masalah. Berkoordinasi dengan penanggung jawab bina wilayah dalam melakukan pendampingan/supervisi.

• MELAPORKAN hasil kegiatan secara berkala dan TEPAT (tepat waktu, tepat sasaran, tepat sesuai standar)

Keterbatasan sumber daya manusia

• Keterbatasan sumber daya manusia

• Sarana prasarana yang masih belum memadai

• Kendala teknis terbatasnya alat contoh : pemeriksaan bumil : persalinan di fasyankes bisa tidak mencapai 100%